Khairul menilai keuntungan tersebut relevan dengan kondisi Gaza yang mengalami kehancuran pascagencatan senjata dan membutuhkan stabilisasi cepat. Melalui peran tersebut, Indonesia dapat mendorong ISF memulihkan Gaza dengan tetap menghormati hak-hak sipil warga Palestina.
“Langkah ini memberi ruang strategis bagi TNI untuk berada di jantung koordinasi operasi stabilisasi multinasional,” ujar Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini.
Meski demikian, dia mengingatkan situasi keamanan di Gaza masih menyimpan risiko. Keberadaan sisa elemen bersenjata, jaringan bawah tanah, serta kelompok yang menolak pelucutan senjata dinilai dapat memicu provokasi terhadap operasi stabilisasi.
Karena itu, Indonesia diingatkan tetap berpegang pada mandat nontempur, seperti perlindungan sipil, pengawalan distribusi bantuan kemanusiaan dan dukungan rekonstruksi. Indonesia juga memiliki opsi menarik pasukan jika operasi dinilai melenceng dari prinsip kemanusiaan.
“Oleh karenanya, koordinasi dengan otoritas Palestina menjadi syarat tak terpisahkan dalam pengerahan ini. Pendekatan itu memastikan bahwa kehadiran ISF tidak dibaca sebagai proyek negara-negara besar,” kata dia.