JAKARTA, iNews.id - Jumlah kasus perkawinan anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Mengutip data Badan PBB untuk Urusan Anak (United Nations Children's Fund/Unicef), Indonesia berada di peringkat tujuh secara global. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun menginisiasi Gerakan Stop Perkawinan Anak (Kementerian PP dan PA) yang diluncurkan, Jumat (03/11/2017).
“Tingginya perkawinan anak ini sangat berdampak besar dalam peningkatan angka kematian ibu dan bayi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan. Selain itu, turut berkontribusi dalam rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat meluncurkan “Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak” di kantor Kementerian PP dan PA, Jakarta.
Yohana mengajak seluruh pemerintah pusat dan daerah, orang tua, lembaga, masyarakat, dunia usaha dan media untuk turut mendukung gerakan bersama yang akan dilaksanakan di lima wilayah di Indonesia. Saat ini, Kementerian PP dan PA sudah bekerja sama dengan 11 kementerian/lembaga dan lebih dari 30 organisasi/lembaga.
Menurut Yohana, selain terkait bidang pendidikan, perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan reproduksi. Kehamilan yang terjadi pada usia anak mempunyai risiko medis lebih besar dibandingkan orang dewasa karena alat reproduksi yang belum cukup matang untuk melakukan fungsinya.
Hasil kajian dari penelitian di Kanada dan Indonesia mengungkapkan bahwa usia rahim prima secara fisik berada pada usia di atas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Dengan demikian dampak yang paling besar dirasakan adalah peningkatan jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
“AKI di Indonesia saat ini 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012), dan Indonesia telah menempati posisi yang tinggi AKI dan AKB-nya jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya,” ungkap Yohana.