JAKARTA, iNews.id - Surat dari Ketua Umum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak perlu dijawab. Surat tersebut mengenai adanya pejabat tinggi pemerintah yang berupaya mengkudeta kepemimpinan Demokrat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, persoalan yang disampaikan oleh AHY merupakan persoalan internal Demokrat. Partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan pesoalan partai.
"Kami sudah menerima surat itu dan kami rasa tidak perlu menjawab karena perihal dinamika internal partai," ujar Pratikno di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Dia menuturkan, surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. "Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan oleh Bapak Presiden," tuturnya.
Sebelumnya AHY menggelar konferensi pers dan menyebut ada pejabat tinggi pemerintahan yang terlibat dalam upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan Demokrat.