Untuk diketahui, Dewan Kolonel berisi anggota fraksi Partai PDIP di DPR RI. Mereka merupakan loyalis ketua DPR RI Puan Maharani yang juga menjabat sebagai ketua DPP Partai PDIP.
Mereka mempromosikan Puan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dari anggotanya. Tujuannya agar menjadikan Puan itu sebagai calon presiden (capres) dari PDIP pada 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal DPP Partai PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan sanksi itu berkaitan dengan instruksi No 4503/internal/DPP/X/2022 PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri pada 7 Oktober 2022 lalu.