Jika hal ini tidak diterapkan, maka menurutnya sistem pengawasan berisiko hanya bersifat normatif dan mudah dieksploitasi dalam ruang-ruang politis. Tak hanya itu, tiap aktor pengawas juga harus memiliki pengetahuan atau informasi yang memadai terhadap peran fungsi intelijen.
"Khususnya dinamika intelijen sebagai first line ot defence dalam menghadapi dinamika ancaman terkini yakni nonkonvensional, asimetris, dan irreguler, baik dari segi aktor, pola, dan strategi," ungkapnya.
Dalam konteks penguatan kapasitas institusi, menurutnya perlu juga dipertimbangkan keterlibatan pihak nonpartisan yang berasal dari kalangan akademisi atau ahli untuk membantu para aktor pengawas. Menurut dia, perbantuan itu bisa bersifat reguler maupun ad hoc, yang dilakukan melalui proses seleksi terbuka ketat dan komprehensif.
"Untuk itu perlu dilakukan penyediaan suatu mekanisme terukur yang memungkinkan aktor pengawas mendapat informasi yang memadai dalam melakukan pengawasan, tanpa mencederai prinsip kerahasiaan infomasi intelijen yang dapat berdampak pada gangguan keamanan nasional," katanya.