Dia menjelaskan, perubahan skema insentif dilakukan agar perhitungannya lebih adil dan proporsional berdasarkan jumlah porsi yang diproduksi masing-masing dapur.
Pemberian insentif dengan nominal sama kepada SPPG yang memiliki jumlah porsi berbeda berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara.
"Sebetulnya hitung-hitungannya kan satu dapur porsinya 3.000 dikali 2.000 jadi Rp6 juta. Nah, kalau sedikit (porsi) dan banyak kemudian dibayar sama, itu kita sudah ada review-nya, dari BPK, dari BPKP, kita udah cek, itu namanya ada pemborosan anggaran negara. Tentu saja kita kan ingin efisien," ucap Sudaryono.
Dengan skema baru tersebut, besaran insentif yang diterima setiap SPPG akan mengikuti jumlah porsi MBG yang diproduksi. BGN menilai mekanisme tersebut lebih efisien dibandingkan pemberian insentif dengan nominal tetap setiap hari.