Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga media.