JAKARTA, iNews.id – Polemik seputar pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (pj) gubernur Jawa Barat terus bergulir. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait pengangkatan perwira tinggi Polri aktif itu sebagai pemegang tampuk pimpinan sementara di lingkungan Pemprov Jabar.
Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sebelumnya telah mengambil sikap tegas dengan memboikot pelantikan Iriawan karena dinilai cacat hukum. “Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra di DPR pun akan ikut mendukung (sikap Gerindra Jabar) dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai pj gubernur,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (19/6/2018).
Dia menuturkan, kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai pj gubernur Jawa Barat bukan hanya datang dari kelompok oposisi. Tetapi juga disampaikan sejumlah partai pendukung pemerintah.
Artinya, kata Fadli, di luar persoalan oposisi dan nonoposisi, semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut memang keliru, menabrak undang-undang, dan tak sesuai tuntutan reformasi untuk menghapus dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI maupun Polri. “Jadi, masyarakat bisa menilai sendiri (terkait pengangkatan Iriawan itu),” ucapnya.
Menurut Fadli, pengangkatan Iriawan menjadi pj gubernur Jabar bukan hanya cacat secara formal, tapi juga secara materil. Setelah nama Iriawan ditarik Menko Polhukam Wiranto dari daftar usulan pj gubernur pada Februari lalu, mantan kapolda Metro Jaya itu kemudian dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan diberi jabatan sekretaris utama di sana.