JAKARTA, iNews.id - 17+8 Tuntutan Rakyat yang dinisiasi Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella di IG Story menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Tuntutan ini merupakan hasil rangkuman aspirasi rakyat atas berbagai isu sosial, politik, dan keadilan di Indonesia, dengan fokus pada reformasi dan perlindungan hak-hak rakyat.
Awal Mula 17+8 Tuntutan Rakyat
Di tengah gelombang unjuk rasa yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025, Jerome Polin, seorang influencer pendidikan yang juga dikenal sebagai Youtuber matematika, bersama Salsa Erwina, aktivis dan kreator konten, serta Cheryl Marella, menyusun "17+8 Tuntutan Rakyat" sebagai respon atas berbagai isu yang sedang dihadapi masyarakat.
Tuntutan ini disusun dengan mengakomodasi suara jutaan rakyat dari berbagai kanal media sosial dan organisasi masyarakat sipil.
Mereka menyusun tuntutan ini menjadi dua bagian utama, yakni 17 tuntutan jangka pendek yang harus segera dipenuhi pemerintah dalam waktu satu minggu, dan 8 tuntutan jangka panjang berkaitan dengan reformasi struktural yang lebih mendalam.
Isi 17 Tuntutan Jangka Pendek
17 tuntutan jangka pendek ini berfokus pada permasalahan yang mendesak dan membutuhkan tindakan segera, di antaranya:
- Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Membentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025, termasuk kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, dengan mandat jelas dan transparan.
- Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta membatalkan fasilitas baru termasuk pensiun.
- Mempublikasikan transparansi anggaran DPR terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas lainnya.
- Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa dan menindak anggota DPR bermasalah, termasuk investigasi melalui KPK.
- Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang tidak etis atau memicu kemarahan publik.
- Mengumumkan komitmen partai politik untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis nasional.
- Melibatkan kader partai dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
- Menghentikan kekerasan oleh aparat kepolisian dan mematuhi SOP pengendalian massa.
- Menangkap dan mengadili anggota dan komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan dan pelanggaran HAM secara transparan.
- Memastikan TNI segera kembali ke barak dan menghentikan peran dalam pengamanan sipil.
- Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil saat krisis demokrasi.
- Menetapkan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online di seluruh Indonesia.
- Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
- Membuka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan penyelesaian outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Target selesai paling lambat 31 Agustus 2026)
- Melakukan reformasi besar-besaran di DPR, termasuk audit publik, melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif, dan menghapus hak istimewa yang tidak perlu.
- Reformasi partai politik dan penguatan peran oposisi dalam sistem demokrasi.
- Menyusun rencana reformasi perpajakan yang adil dan membatalkan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.
- Mengesahkan Undang-undang Perampasan Aset Koruptor dan memperkuat KPK serta revisi UU Tipikor.
- Reformasi Polri menjadi lembaga yang profesional dan humanis dengan revisi UU Kepolisian.
- Menarik total TNI dari urusan sipil dan merevisi UU TNI.
- Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Kompolnas.
- Melakukan evaluasi menyeluruh kebijakan ekonomi, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), UU Cipta Kerja, serta perlindungan masyarakat adat dan lingkungan.
Tuntutan ini merupakan hasil konsolidasi dari aspirasi publik yang diambil dari suara rakyat, organisasi masyarakat sipil, dan pernyataan kampus serta serikat buruh, dan disuarakan lewat media sosial oleh para inisiator untuk mendesak pemerintah agar segera menindaklanjuti demi keadilan sosial dan penguatan demokrasi di Indonesia.