Lebih lanjut, Juri menyebut persoalan tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan fiskal daerah juga menjadi salah satu masalah dalam pengangkatan PPPK.
"Pertama tentu adalah tentang kebutuhan, dan kemudian melibatkan pemerintah daerah. Ada masalah keterbatasan fiskal daerah, juga ada masalah kuota yang juga sebelumnya sudah pernah diberikan tetapi masih ada yang belum terserap begitu menjadi ASN atau menjadi PPPK," jelasnya.
Dia menambahkan, Prabowo memiliki komitmen besar terhadap peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan, termasuk sekolah umum dan madrasah. Bahkan, Prabowo telah menginisiasi berbagai program pendidikan mulai Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.
"Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas," kata dia.
Sementara itu, salah satu guru madrasah dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein meminta agar guru swasta mendapat afirmasi pengangkatan PPPK seperti guru honorer di sekolah negeri.
"Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini, itu bisa diangkat di PPPK-kan," kata Muhammad Zein.