Bawaslu sebelumnya menyatakan isu mahar politik yang dituduhkan kepada Sandiaga Uno tidak terbukti. “Bahwa terhadap pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang menyatakan diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum,” ungkap Ketua Bawaslu Abhan melalui siaran pers yang diterima iNews.id, Jumat (31/8/2018).
Bawaslu juga menyatakan tidak menemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Sandiaga. “Bahwa terhadap laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 tidak ditemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilanggar oleh terlapor,” tulis Abhan.
Masuknya kasus ini ke Bawaslu bermula dari laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang dibuat oleh kelompok Federasi Indonesia Bersatu (FIB), Selasa (14/8/2018). Kelompok itu membuat laporan berdasarkan pernyataan-pernyataan politikus Partai Demokrat Andi Arief, baik di Twitter maupun media massa, terkait dengan informasi adanya mahar politik yang diberikan Sandiaga kepada PAN dan PKS.
Arief menuduh Sandiaga telah mengucurkan dana kepada masing-masing parpol itu sebesar Rp500 miliar (total Rp1 triliun) di saat-saat penentuan calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Untuk itulah, FIB menjadikan Arief sebagai salah satu dari tiga saksi pelapor karena dinilai memiliki kapasitas tersebut.