JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mempertimbangkan kembali opsi mengundang jajaran menteri sebagai tamu dalam debat Pilpres 2019. Kehadiran menteri di acara debat rawan diterjemahkan sebagai bentuk keberpihakan tamu undangan kepada salah satu pasangan calon.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Priyo Budisantoso menyarankan KPU sebagai penyelenggara lebih memprioritaskan daftar tamu undangan terhadap pihak-pihak yang dinilai netral.
"Apakah masih dipandang perlu mengundang menteri-menteri?" ujar Priyo, di ruang rapat KPU, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Tamu yang dinilai netral, yaitu dari kalangan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan yang tidak memiliki irisan dengan salah satu calon.
"Pihak-pihak yang kita yakini tidak terkait kecenderungannya bisa diterjemahkan memihak kepada kami maupun kepada (paslon) 01 misalnya," ucapnya.
Secara terpisah, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menuturkan, hanya mengundang menteri yang masih berhubungan dengan tema debat. Terutama menteri yang dinilai bukan pendukung dari salah satu calon.
Menteri itu juga tidak diperkenankan berkomentar maupun berteriak untuk salah satu calon. "Tamu undangan KPU meski latar belakangnya menteri, dia sebagai undangan KPU. Dia duduk manis, menyimak debat, tak lebih dari itu," kata Wahyu.