JAKARTA, iNews.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menjalankan pengawasan terintegrasi dalam implementasi program Ekonomi Biru. Pengawasan yang mengedepankan kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana dan sistem teknologi pengawasan ini menjadi senjata KKP dalam mengawal tiga program terobosan Ekonomi Biru 2022 termasuk penangkapan ikan terukur.
“Pagi ini saya hadir di sini bersama Saudara-saudara, untuk memastikan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi pengawal kebijakan penangkapan terukur. Tugas Saudara-saudara adalah mengawal tertib pelaksanaan peraturan di bidang kelautan dan perikanan agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan tertib dan bertanggung jawab,” ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan arahan sebagai Inspektur Upacara pada Apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Bitung, Sulawesi Utara pada Selasa (23/11/2021).
Dirinya juga menjelaskan bahwa pondasi dasar dari kebijakan ekonomi biru tersebut adalah menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, Menteri Trenggono berharap agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan.
“Saya berkeinginan membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.
Terkait dengan penangkapan ikan terukur, dia menuturkan bahwa KKP telah menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional. Di setiap zona penangkapan ikan akan ditentukan kawasan konservasi untuk spawning dan nursery ground. Penangkapan berbasis kuota ini juga akan dilaksanakan di WPP 716 dan 717.