JAKARTA, iNews.id -Pilkada akan dimulai pada Desember 2020. Salah satu masalah yang sering muncul yakni mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengakui memang tak mudah bagi ASN di daerah untuk netral dalam pilkada. Apalagi kepala daerah petahana maju kembali dalam pilkada.
“Iya betul sangat sulit ASN itu netral ketika kepala daerah/wakil kepala daerah incumbent dan sekretaris daerah maju di pilkada,” katanya saat dihubungi, Senin (31/8/2020).
Dia mengatakan sulitnya netralitas ini karena ada kedekatan dan keterkaitan program. Bahkan dia menyebut jika pun terbukti melanggar jika yang didukung terpilih maka tidak akan menjatuhkan sanksi.
“Jika tidak mendukung nanti dicopot. Ini memang problematis betul,” katanya.
Zudan mengatakan perlu dirumuskan sistem karir yang dapat melindungi ASN dari politisasi. Selain itu solidaritas di internal ASN juga harus diperkuat.
“Jadi kalau misalnya ada kepala daerah terpilih lalu semena-mena mencopot maka ASN harus berani dan kompak melawan. Jadi misalnya ada 19 kepala dinas dicopot karena tidak mendukung, ASN bisa kompak masuk kantor saja tidak perlu bekerja agar layanan publik terganggu. Kecuali rumah sakit harus tetap jalan. Saya pikir KASN juga harus ikut menjaga ASN yang diperlakukan semena-mena,” katanya.