KEJUTAN tercipta jelang pendaftaran capres-cawapres periode 2019-2024. Tokoh senior Partai Golkar sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan sinyal bakal kembali meramaikan pesta demokrasi terbesar lima tahunan tersebut.
Sempat berencana mundur dari kontestasi politik 2019, JK justru menyatakan kesiapannya bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminang sebagai cawapres. Menurut JK, bila bangsa dan negara menghendaki, dirinya kapan pun siap untuk berkontribusi bagi negeri.
Apa sesungguhnya yang mendasari langkah JK? Bagaimana dengan batasan-batasan yang tertuang dalam peraturan perudang-undangan? Kepada program berita iTalk di stasiun televisi iNews, JK menjelaskan panjang lebar mengenai sikap politiknya itu. Berikut petikan wawancaranya:
Dengan pemberitaan yang begitu pesat belakangan ini, benarkah Bapak bersedia kembali dicalonkan menjadi cawapres jika dimungkinkan oleh undang-undang?
Ya, tentu pertama, aturan undang-undang. Tentu saya harus taat pada itu. Kedua, kepentingan yang lebih tinggi dibanding kepentingan pribadi. Kalau memang banyak yang menganggap bahwa kepentingan berada di pemerintahan penting tentu itu saya harus meninggikan kepentingan itu dari kepentingan pribadi.
Artinya, Bapak bersedia jika negara memanggil?
Iya, kalau dikehendaki tentu saya tidak bisa mengelak.
Melihat persentase sejumlah survei mengenai cawapres Jokowi, Pak JK termasuk orang yang masih memiliki nilai popularitas dan elektabilits tertinggi. Komentar Bapak?
Ya tentu yang pertama saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut dalam survei itu. Berarti apa yang kami lakukan dengan Pak Jokowi itu bermanfaat. Karena, hanya dengan cara itu maka elektabilitas akan banyak, baik, tinggi. Apabila kita berhasil memenuhi janji-janji politik atau melaksanakan pembangunan yang dikehendaki oleh masyarakat atau diiinginkan oleh masyarakat, tentu elektabilitas pasti tinggi.
Sebelumnya Bapak mengatakan tidak akan maju lagi di 2019, tetapi sekarang Bapak berikhtiar maju jika dimungkinkan oleh undang-undang. Apa yang membuat berubah pikiran?
Ya, seperti tadi itu. Karena banyak masyarakat, beberapa masyarakat yang menginginkan itu yang termasuk mengajukan ke MK. Ya karena itu, maka saya merasa juga ada kepentingan yang lebih tinggi, bagaimana menjaga stabilitas pemerintahan, ya saya kan ikut kepentingan yang lebih tinggi itu.
Atau mungkin karena nama-nama cawapres yang belakangan ini muncul tidak ada yang levelnya sekaliber Pak JK?
Hahaha, itu tergantung kepada pilihan yang dilakukan oleh Pak Jokwi. Karena, evaluasi itu tentu yang mengevaluasi ya nomor 1. Ke siapa yang baik mendampingi beliau tentu evaluasi lagi begitu.
Jika secara undang-undang nanti Bapak dimungkinkan, sudah pasti Bapak berpasangan dengan Pak Jokowi?
Ya tentu. Tidak mungkin saya berpasangan dengan yang lain ya. Kalau yang lain tentu saya harus berbeda dengan Pak Jokowi. Sedangkan saya selama ini sama-sama.
Kenapa tidak maju sebagai capres di 2019, kan sudah pernah menjadi calon presiden?
Ada juga yang memberi gagasan seperti itu. Partai Demokrat memberikan gagasan seperti itu, tapi saya pikir tidak mudah juga dalam kondisi seperti ini untuk saya berhadapan dengan Pak Jokowi.
Apa yang membuat Bapak memilih untuk tidak berhadapan langsung dengan Pak Jokowi?
Ya apapun yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi termasuk tanggung jawab saya, karena kebersamaan itu.
Dwitunggal?
Ya, apapun yang diputuskan itu selalu kita rapatkan, selalu kita bicarakan. Jadi, tidak mungkin saya mengkritik.
Pak JK dianggap pasangan serasi Pak Jokowi karena latar belakang yang berbeda bisa saling menutupi. Apakah ini juga tercermin dalam interaksi sehari-hari sebagai pembantu presiden?
Ya, tapi juga ada kesamaannya. Memang kami berbeda katakanlah beberapa hal, sama-sama pengusaha, tapi saling mengisi. Pak Jokowi pengetahuannya ini, saya pengetahuannya ini mungkin berbeda. Asal usul juga berbeda, latar belakang berbeda, sehingga tentu itu yang menyebabkan (serasi). Karena yang nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya harus berbeda. Karena dengan berbeda maka konstituen lebih luas. Dalam suatu pasangan itu gunanya ialah memperbanyak pemilih untuk konstituen. Nah, kalau sama itu-itu saja. Karena beda jadi lebih luas.