JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui ada kebocoran APBN Tahun 2018. Namun angkanya tidak sampai 25 persen, tetapi hanya 2,5 persen dari total anggaran senilai Rp2.200 triliun.
Anggaran yang berpotensi bocor atau dikorupsi merupakan pos untuk belanja modal dan belanja barang senilai Rp500-600 triliun. Sedangkan pos anggaran untuk belanja pegawai dan operasional, seperti gaji pegawai negeri sipil, subsidi, anggaran untuk bayar utang, bayar bunga utang dan bantuan sosial tidak bisa dikorupsi.
"Jadi tidak 25 persen dari total APBN, hanya 2 sampai 2,5 persen dari APBN. Itu bahaya juga, jangan (diasumsikan) saya bilang kecil, tapi bahaya juga itu," ujar JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Dia menuturkan, mengacu data penanggulangan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rata-rata dana yang dikorupsi antara 7-12 persen dari anggaran proyek pemerintah. Upaya untuk menindak tegas pelaku korupsi terus dilakukan yang dibuktikan dengan banyaknya pejabat negara dan pejabat daerah ditangkap KPK.
"Akibatnya kan ada 500-an orang ada di Sukamiskin, semuanya itu karena bocor itu tadi. Jadi pemerintah keras sekali, tidak memberikan toleransi," ucapnya.