JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua pihak berhati-hati berkomentar atau menyimpulkan. Hal itu terkait tim gabungan yang dibentuk Mabes Polri untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Menurut capres petahana nomor urut 01 ini, pembentukan tim gabungan tersebut, merupakan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Ini rekomendasi dari Komnas HAM yang keluar, kalau seinget saya, 21 Desember (2018). Dan itu rekomendasi dari Komnas HAM agar dibentuk tim gabungan. Jadi hati-hati (menyimpulkan)," kata Jokowi.
Demikian dikatakan Jokowi usai meninjau pelayanan konsultasi Online Single Submission (OSS) di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (14/1/2019). Kapolri Jenderal Tito Karnavian menandatangani langsung surat perintah pembentukan tim tersebut pada Selasa, 8 Januari 2019.
Jokowi menjelaskan, tim gabungan yang akan mengungkap dalang penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan itu terdiri dari Polri, KPK, dan para pakar. Sedangkan dirinya bertugas sebagai pengawas.
Jika bukti awal sudah lengkap, dia memastikan, kasus yang terjadap pada 11 April 2017 itu akan segera terungkap. "Memang setiap kasus memang harus ada bukti awal yang komplet, (dan) saya kebagian ngejar-ngejar saja, bagian mengawasi dan mengejar. Harus cepat selesai. Itu saja," tandasnya.
Dalam tim gabungan ini, Polri mengikutsertakan tujuh pakar antara lain mantan Wakil Ketua KPK Idriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.