Jokowi Minta Kepala Daerah Turunkan Angka Stunting, Singgung Keberhasilan 2 Kabupaten Ini

Raka Dwi Novianto
Presiden Jokowi dalam arahannya pada Rakornas Kepala Daerah di Bogor. (Foto Setpres).

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

"Hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," kata Jokowi dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Menurut Jokowi, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan pada angka 21 persen pada tahun 2022. Meskipun telah turun drastis, namun dirinya terus mendorong agar target di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai.

"Target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," kata Jokowi.

Untuk itu, Kepala Negara mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya seperti yang telah sukses dilakukan oleh Kabupaten Sumedang. Berkat pemanfaatan teknologi tersebut, angka stunting di Kabupaten Sumedang turun drastis dari 32 persen pada tiga tahun yang lalu menjadi 7 persen.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
Nasional
4 hari lalu

Prabowo Minta Pelajar Tak Sambut di Pinggir Jalan saat Kunjungan: Biarkan Mereka Belajar

Nasional
9 hari lalu

MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pilkada, Ini Penjelasan Pihak Pemohon

Buletin
10 hari lalu

Miris! Korupsi Masih Mengakar di Daerah, KPK Catat 51 Persen Kasus dari Pemda

Nasional
13 hari lalu

Purbaya Surati Kepala Daerah, Desak Percepatan Belanja APBD 2025  

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal