Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, namun masih berada di radius 50-70 km. Menurut Bambang, konsep ini mencontoh Malaysia.
"Opsi ini tentunya menarik ada beberapa wilayah yang barangkali cocok. Tapi masalahnya adalah kita bicara tidak hanya Jakarta. Arahan Presiden hari ini, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa karena penduduknya 57 persen penduduk Indonesia," ujarnya.
Sedangkan alternatif ketiga yakni memindahkan ke Luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota dengan model seperti ini sudah dilakukan sejumlah negara.
"Misalkan di Brasil, Korea, dan juga di Kazakhstan yang pindah kota dari satu wilayah ke wilayah lain," ujarnya.
Bambang menuturkan, usulan pemindahan Ibu Kota di daerah tengah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya di kawasan timur.
Selain itu, ketersediaan lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN juga diperlukan untuk membangun gedung perkantoran kementerian/lembaga sehingga tidak memerlukan biaya pembebasan tanah.
Wilayah tersebut juga harus aman dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir hingga erosi dan kebakaran hutan dan lahan.