Belakangan mencuat desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Namun hingga kini pemerintah belum menimbang opsi tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyangkal tudingan sekelompok orang yang menyebut pemerintah menyulitkan kondisi ekonomi rakyat dengan mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menurutnya, pemerintah tidak berniat sama sekali untuk menyengsarakan rakyat.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers daring mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pernyataan pemerintah terkait kondisi politik dan keamanan setelah pengesahan RUU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).
"Tidak ada satu pemerintahan pun dan di mana pun di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja untuk itu," ujar Mahfud di Jakarta, Kamis (8/10/2020).