Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian.
"Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata Jokowi.
Terkait dengan atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
"Iya itu semua urusan pemerintah daerah," katanya.
Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP jelang kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali. Penurunan tersebut sangat diskriminatif.
Deddy meminta aparat setempat untuk memberikan perlakuan yang sama dengan kontestan lainnya. Ia melihat, banyak sekali atribut kontestan lain yang bertengger di sejumlah wilayah Indonesia.
"Baliho, spanduk dan reklame untuk pasangan Prabowo-Gibran ada di mana-mana, di seluruh penjuru negeri ini, mengapa tidak dicopot?. Pertanyaan saya, apakah itu (permintaan) Presiden/Istana atau di tingkat daerah," ujar Deddy Yevri Sitorus Selasa (31/10).