Jokowi Tak Tanda Tangani UU MD3, Ini Dasar Hukum yang Mengaturnya

Tri Hatnanto
Presiden Joko Widodo. (iNews.id/Dok)

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk tidak menandatangani perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dengan demikian, UU ini akan berlaku otomatis setelah Presiden juga memastikan tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

”Soal UU MD3 hari ini kan terakhir dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut," kata Presiden usai acara penyerahan sertifikat tanah di Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Jokowi menuturkan, UU tersebut akan tetap berlaku meskipun tidak ditandatanganinya. Karena itu Kepala Negara mempersilakan kepada masyarakat untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan mengeluarkan Perppu terkait UU MD3. ”Tidak ada kegentingan yang memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu,” kata Pramono.

Dalam Konstitusi dan sistem perundang-undangan RI, Presiden bisa tak menandatangani UU yang telah ditetapkan DPR dan Pemerintah. Meski tak diteken Presiden dalam jangka waktu 30 hari sejak ditetapkan, UU tersebut akan tetap berlaku.

Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait
5 hari lalu

Jokowi Buka Suara soal Gibran Mundur: Jabatan Itu Sementara, Kita Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

PWI: Pemeriksaan Aiman di Sidang Dokter Tifa Bisa Jadi Preseden Buruk, Ancam Independensi Pers

6 hari lalu

Dian Sandi Akui Klaim Ijazah Jokowi Asli Berawal dari Asumsi, Bukan Verifikasi Langsung

6 hari lalu

Kubu Roy Suryo Ajukan Permohonan Uji Forensik Ijazah Jokowi ke Majelis Hakim

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal