Selain itu, lanjut Said, PKP dan Jokowi memunculkan dua kesamaan pandang dalam pertemuan itu. Pertama, Kepala Negara sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi.
"Kedua, Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024. Presiden akan memanggil Mendagri utntuk membicarakan mengenai hal tersebut," ungkap Said.
Said melanjutkan, kesediaan Presiden Joko Widodo menerima pengurus DPN PKP untuk kali kedua di bulan yang sama menunjukan besarnya perhatian Kepala Negara kepada PKP. Ini disebut akan membuat kader dan pengurus PKP di seluruh Indonesia menjadi semakin bersemangat dan optimis dalam memenangkan Pemilu 2024.
Sebagai partai pendukung, Said mengatakan PKP merasa benar-benar diperhatikan dan dihargai oleh Presiden Jokowi. Sebab, di antara kesibukannya Presiden masih mau meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama PKP sampai dua kali dalam satu bulan ini.
Apalagi beliau juga sudah menyatakan akan hadir di acara pelantikan pengurus DPN PKP pada Jumat (24/9/2021) mendatang.
"PKP menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden atas besarnya atensi yang telah beliau diberikan kepada partai kami. Untuk itu PKP bertekad untuk semakin giat mendukung dan mengawal program-program pemerintah, serta selalu siap membantu Presiden baik dari luar, maupun dari dalam pemerintahan," katanya.