Terkait hal itu, Jokowi mengaku, pemerintah tidak bisa terus menerus memberi beban pada Jakarta dan Pulau Jawa dalam hal kepadatan penduduk.
"Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus kita tangani. Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan Pulau Jawa, terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta," tuturnya.
Mantan wali kota Solo ini menuturkan, kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa terus meningkat, meskipun sejak 2001 Pemerintah telah memberlakukan otonomi daerah.
"Pembangunan Ibu Kota baru bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa, karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam," katanya.