Dia lebih setuju jika saat ini pemerintah lebih sibuk memikirkan kesejahteraan bagi para tenaga pengajar. Sebab jika masalah prioritas ini diabaikan program makan siang gratis juga akan sia-sia.
"Ini isu perioritas tapi acap kali diabaikan. Guru-guru honorer ini hidup terlunta-lunta dan digaji di bawah standar, jadi mestinya mereka diprioritaskan soal kejelasan status dan kesejahteraannya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK , Muhadjir Effendy menerangkan, penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN , aman untuk membiayai program makan siang gratis . Ia juga menyebutkan, program makan siang gratis hanya memindah amplop saja dari pagu anggaran.
“Aman itu kan sebenarnya cuma anu memindah amplop saja,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan ada berbagai macam anggaran yang bisa dialokasikan untuk program makan siang gratis. Dia menyebutkan ada anggaran pendidikan BOS, bahkan juga Dana Desa.
“Selama ini sudah ada anggaran pendidikan, ada Bos, kemudian nanti kalau bisa juga dari dana desa, jadi jangan bayangkan, jangan bayangkan nanti kemudian ada tambahan anggaran baru khusus gitu. Enggak selama ini selalu itu kan kita, amplop aja pindah amplop sana-sini,” ujarnya.
Muhadjir menjelaskan bahwa program makan siang gratis nantinya juga bisa diatur dalam APBN Perubahan. "Dan itu kan masih nanti, bisa juga diatur di dalam APBNP kan," terang Menko Muhadjir.