Jurnalisme Didorong Jalankan Kembali Peran sebagai Clearing House of Information

Agung Bakti Sarasa
Acara Sekolah Demokrasi 2024 (foto: tangkapan layar Zoom)

Wijayanto juga menyoroti demokrasi digital di Indonesia saat ini menunjukkan tren kurang baik. Salah satu bentuknya ada represi digital untuk menekan pengkritik.

"Represi digital justru di belakangnya ada negara. Baik respresi yang bersifat langsung, ada represi yang menggunakan undang-undang untuk merepresi suara kritis," katanya.

Padahal, teknologi menurutnya memfasilitasi perkembangan sosial. Di era perkembangan teknologi seperti ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya sulit dilakukan.

"Misal tidak puas dengan kebijakan pemerintah misalnya, itu bisa langsung protes di status WhatsApp, di Facebooknya mereka (pejabat publik). Dulu nggak bisa. Zaman kerajaan kalau mau protes kebijakan raja caranya dengan berjemur di alun-alun," kata Wijayanto.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
2 hari lalu

Lawan Hoaks dan Disinformasi, Pemerintah Perkuat Koordinasi 8.000 Humas Kementerian/Lembaga

2 hari lalu

Syafril Nasution di Forum Bakohumas Kemenko Polkam: Perhatian Publik Penting, Kepercayaan Utama

2 hari lalu

Menko Polkam: Kuasai Ruang Digital, Cegah Disinformasi, Fitnah dan Kebencian

8 hari lalu

Heboh Nasaruddin Umar Dikabarkan Mundur dari Menag, Kemenag: Hoaks!

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal