Jurnalisme Didorong Jalankan Kembali Peran sebagai Clearing House of Information

Agung Bakti Sarasa
Acara Sekolah Demokrasi 2024 (foto: tangkapan layar Zoom)

Wijayanto juga menyoroti demokrasi digital di Indonesia saat ini menunjukkan tren kurang baik. Salah satu bentuknya ada represi digital untuk menekan pengkritik.

"Represi digital justru di belakangnya ada negara. Baik respresi yang bersifat langsung, ada represi yang menggunakan undang-undang untuk merepresi suara kritis," katanya.

Padahal, teknologi menurutnya memfasilitasi perkembangan sosial. Di era perkembangan teknologi seperti ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya sulit dilakukan.

"Misal tidak puas dengan kebijakan pemerintah misalnya, itu bisa langsung protes di status WhatsApp, di Facebooknya mereka (pejabat publik). Dulu nggak bisa. Zaman kerajaan kalau mau protes kebijakan raja caranya dengan berjemur di alun-alun," kata Wijayanto.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
Megapolitan
5 hari lalu

Beredar Surat Polres Tanjung Priok Minta THR, Polisi Pastikan Hoaks!

Nasional
6 hari lalu

GKSR soal Ambang Batas Parlemen: Demokrasi Bukan Milik Partai Besar Saja

Nasional
8 hari lalu

In Memoriam Try Sutrisno: Jejak Pemikiran dan Pengabdian Negarawan Penjaga Pancasila

Nasional
13 hari lalu

SPS: Perjanjian Dagang RI-AS terkait Digital Ancam Industri Media Nasional

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal