Puan pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam komitmennya menekan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Namun, dia mengingatkan upaya ini perlu diawasi secara kritis untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
"Jika berdasarkan evaluasi ternyata dirasa kurang efektif, maka pemerintah harus sigap mengubah aturan dan skema bantuan sosial sehingga tenggat waktu target pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Terutama untuk wilayah Indonesia timur, harus ada program bantuan yang memang dibuat khusus untuk masyarakat di sana," katanya.
Melalui fungsi pengawasan, DPR dipastikan akan selalu mengawal setiap program yang dijalankan pemerintah.
"Kami di DPR berkomitmen mengawal setiap kebijakan pemerintah dalam hal program bantuan sosial. Kita semua berharap, keadilan sosial bisa tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada," tutur Puan.