Persoalan akses tersebut juga berkaitan dengan keputusan sebagian masyarakat untuk mencari pengobatan ke luar negeri. Perusahaan biofarmasi global GSK memperkirakan sekitar Rp150 triliun pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia mengalir ke negara lain setiap tahun akibat pengobatan di luar negeri.
Situasi ini menjadi perhatian BPOM. Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, dan GSK, BPOM membahas peluang mempercepat akses obat serta vaksin inovatif dalam pertemuan di kantor pusat GSK, London, Inggris.
Salah satu strategi yang menjadi pembahasan adalah penerapan mekanisme reliance. Pendekatan ini memungkinkan BPOM mempertimbangkan hasil evaluasi dari otoritas regulator obat di negara lain sebagai salah satu bahan dalam proses penilaian.
Melalui mekanisme tersebut, proses evaluasi diharapkan menjadi lebih efisien karena BPOM dapat memanfaatkan hasil penilaian ilmiah yang telah dilakukan regulator lain. Meski demikian, kewenangan untuk mengambil keputusan terkait izin edar tetap berada di tangan BPOM.
Artinya, percepatan akses obat bukan berarti melonggarkan persyaratan sebelum produk kesehatan beredar di Indonesia. Standar keamanan, khasiat, dan mutu tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses pengawasan.