JAKARTA, iNews.id - Sepanjang 2025, relasi Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah menunjukkan transformasi signifikan. Sinergi yang sebelumnya identik dengan dukungan moral berkembang menjadi kolaborasi operasional yang menyentuh langsung masyarakat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampil sebagai mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengawal Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Tahun ini diawali pada Januari 2025 dengan penegasan komitmen PBNU dalam peringatan Harlah ke-102 NU. PBNU secara terbuka menyelaraskan agenda organisasi dengan Asta Cita dan menginstruksikan seluruh struktur untuk aktif mengawal program pemerintah di tingkat akar rumput, khususnya melalui pesantren dan komunitas Nahdliyin.
Memasuki Februari, sinergi tersebut menguat melalui pertemuan pimpinan PBNU dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Pertemuan ini dilanjutkan dengan Sarasehan Ulama yang membedah Asta Cita dari perspektif hukum Islam, sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara PBNU dan Badan Gizi Nasional terkait keterlibatan NU dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengelolaan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada Maret 2025, bertepatan dengan Ramadan, PBNU mengambil peran penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah potensi perbedaan pelaksanaan ibadah. NU menegaskan pentingnya toleransi dan persatuan sebagai fondasi stabilitas nasional. Peran moderasi ini menjadi bagian dari kontribusi NU dalam menjaga iklim sosial yang kondusif.
Pasca-Idulfitri, April 2025 ditandai dengan akselerasi Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Program ini dijalankan secara masif di tingkat desa dengan fokus pada edukasi kesehatan, pencegahan stunting, dan penguatan ekonomi keluarga, serta mendapat dukungan pemerintah sebagai model pembangunan sumber daya manusia dari bawah.
Pada Mei 2025, PBNU turut berkontribusi di ranah diplomasi internasional dengan mendukung sikap konsisten pemerintah Indonesia terkait konflik Palestina–Israel. Dukungan terhadap solusi dua negara dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat posisi Indonesia di forum global sekaligus menunjukkan peran NU dalam diplomasi moral.