JAKARTA, iNews.id - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE) dinilai sering digunakan sebagai sarana kriminalisasi. Menanggapi hal itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan selektif dalam menerapkan pasal di UU ITE dalam masalah penegakan hukum.
Selain itu Sigit menegaskan Polri akan memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melihat kasus yang melibatkan UU ITE. Oleh sebab itu, terkait UU ITE, Sigit menyebut polisi akan mengedepankan keadilan dan keseimbangan atau restorative justice.
"Masalah UU ITE juga menjadi catatan untuk ke depan agar betul-betul kami bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi, dan kemudian kami upayakan untuk langkah yang bersifat restorative justice," kata Sigit di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021).
Sigit menjelaskan pendekatan humanis yang sesuai dengan program Presisi Polri itu untuk menghindari stigma masyarakat soal pasal karet dalam penerapan UU ITE. Sehingga, kata Sigit, dengan dilakukannya pendekatan itu, kedepannya tidak ada lagi pemikiran atau isu yang menyatakan Polri melakukan kriminalisasi terhadap elemen masyarakat.
"Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah kriminalisasi dengan UU ITE ini bisa ditekan dan dikendalikan ke depannya," ucap eks Kabareskrim Polri itu.