Dia meyakini BIN daerah sudah melakukan penggalangan dengan baik meski harus lebih dimaksimalkan agar semakin banyak pihak yan pro NKRI. Menurut dia, penanganan Papua berbeda karena mereka separatisme.
"Sebagai perbandingan separatisme Moro di Filipina, separatisme Pattani di Thailand dan pemberontak Houti di Arab Saudi. Bahkan di Indonesia bisa dibandingkan bagaimana pemerintah harus membasmi pemberontakan APRA, PRRI, RMS dan lain-lain. Semua berhasil dipadamkan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Kita semua berharap agar separatisme Papua dapat segera dipadamkan berdasarkan hukum nasional dan hukum Internasional," katanya.
"Perang siber yang terjadi di Papua juga harus ditangani dengan serius mengingat banyak informasi berkelindan yang bersifat adu domba, hoaks, ujaran kebencian kepada Pemerintah RI yang sah serta Post Truth," imbuh dia.
Kelompok Separatisme Terorisme Papua (KSTP), kata dia saat ini sebagian melakukan aksinya berdasarkan pragmatisme, bukan lagi hanya berdasarkan ideologi.
"Kita harus mengecam insiden pembunuhan dan tindakan kekerasan fisik yang akibatkan hilangnya nyawa para pekerja dan teknisi lapangan PT PTT di tengah upaya menjalankan tugas melakukan percepatan pemerataan konektivitas digital di Indonesia dan secara khusus di Papua," katanya.