JAKARTA, iNews.id - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S Langkun mengapresiasi sejumlah instansi pemerintah merespons cepat terkait kasus dugaan pemerkosaan anak di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng). Menurutnya, kasus pemerkosaan pada anak semakin marak terjadi sehingga butuh respons cepat dan partisipasi banyak pihak untuk menanggulanginya.
"Lembaga-lembaga negara seperti LPSK, Kementerian PPA, bahkan pemerintahan daerah melalui dinas-dinas terkait menjangkau korban. Mereka itu masuk dalam kategori kelompok rentan," kata Tama, Senin (5/6/2023).
Tama menegaskan tidak semua korban punya keberanian untuk melapor ke polisi.
"Dan tidak semuanya juga paham terkait dengan hak-haknya sebagai korban," ucapnya.
Tama S Langkun yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor itu menyebut dengan bantuan dari pihak-pihak yang dimaksud, korban akan mendapatkan hak-haknya dalam pengusutan proses hukum.
Selain proses hukum, politikus Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyebut pemulihan korban juga menjadi hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja.
Terlebih, korban merupakan anak yang masih berusia belasan tahun yang memiliki masa depan panjang.
"Perlu diingat, perlindungan bukan hanya soal keamanan fisik, tapi juga ada bantuan medis, psikologis, bahkan psikososial. Intinya, korban tidak hanya butuh dijaga secara fisik, tapi membutukan juga bantuan medis dan psikologis, yang tentu saja tidak bisa diberikan oleh Kepolisian," tuturnya.