"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," ungkap Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Karena itu, keberadaan nama atau institusi dalam daftar tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Lebih lanjut, Suyudi menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam tahap penyidikan.
"Dari 28 saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana," ujar Suyudi.
Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.