JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran dana proyek pengadaan satelit monitoring dan drone Badan Keamanan Laut (Bakamla) di DPR dari dana APBN Perubahan 2016. Lembaga antirasuah pun berencana memanggil Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin untuk menggali kasus tersebut, pekan depan.
Kamis (28/6/2018) malam lalu, KPK kembali memeriksa Fayakhun Andriadi terkait kasus suap Bakamla. Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) sekaligus anggota Komisi I DPR itu sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. KPK pun meyakini perkara tidak hanya berhenti sampai pada dugaan suap, tapi juga ke masalah pembahasan anggaran.
“Terhadap FA (Fayakhun), penyidik mendalami informasi terkait pembahasan anggaran dan dugaan aliran dana sejumlah pihak. Memang ada perkembangan dari kasus Bakamla ini, dari kasus suap ke proses pembahasan anggaran,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (30/6/2018).
Untuk menggali dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi proyek pengadaan di Bakamla, dalam waktu dekat KPK bakal memanggil anggota Komisi I DPR lainnya, yaitu Tb Hasanuddin. Rencananya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Kang Hasan itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.
“Jadi, di sekitar akhir Mei 2018, kami memanggil sejumlah saksi untuk dikonfirmasi terkait dengan aliran dana dan pembahasan anggaran (Bakamla). Saya sudah mendapat informasi dari penyidik, minggu depan, kami akan memeriksa satu orang saksi dari anggota DPR Komisi I, Tb Hasanudin,” ucap Febri.
Dalam kasus suap proyek Bakamla, KPK telah menetapkan Fayakhun sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Suap itu diduga menjadi fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring Bakamla tahun anggaran 2016. Fayakhun dikatakan meraup satu persen fee dari total anggaran proyek senilai Rp1,2 triliun.