JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons isu perombakan kabinet atau reshuffle yang kembali menyeruak. Bahlil menegaskan, reshuffle adalah hak prerogratif presiden.
Isu reshuffle sebelumnya menyeruak setelah Prabowo mengaku bakal menyingkirkan menteri yang tak mengutamakan kepentingan rakyat.
“Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogratif Presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil di sela pembukaan Rakernas Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM ini menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden. Menurutnya, seorang menteri tidak boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.
”Karena itu adalah hak prerogratif Presiden, jadi semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.