JAKARTA, iNews.id - Pemerintah masih mengkaji wacana kebijakan kendaraan roda dua (sepeda motor) melaju di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Kajian tersebut termasuk menyangkut regulasi.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah juga akan meninjau praktik internasional terkait peraturan lalu lintas tersebut. Saat ini, kata dia kebijakannya di Indonesia belum mendesak.
"Tentang wacana motor masuk tol memang kita harus berhati-hati. Kita harus melihat undang-undangnya," ujar Budi Karya di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Dia menuturkan, rencana kebijakan itu memerlukan kajian mendalam, karena menyangkut keselamatan dan hajat hidup masyarakat. "Kita harus menimbang antara kebaikan dan masalahnya sendiri," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, infrastruktur jalan tol dapat mengakomodasi lalu lintas sepeda motor. Dia menyebutkan, sepeda motor yang diperbolehkan melalui jalan tol, yaitu di Jalan Tol Mandara, Bali dan jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa Timur dengan Pulau Madura.
Namun, dalam kebijakan tersebut pihaknya tetap mengikuti Kementerian Perhubungan maupun Korlantas Polri. Menurutnya, jalan tol harus memiliki tempat peristirahatan yang memadai untuk pengendara sepeda motor. Selain itu, jarak tempuh jangan terlalu jauh.