JAKARTA, iNews.id - Tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) masih tersisa empat bulan lebih hingga awal Agustus 2018. Namun, kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku calon petahana yang akan bersaing pada Pilpres 2019 mulai disorot.
Salah satunya, kegemaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu membagi-bagikan sepeda melalui kuis kepada masyarakat yang dikunjunginya di daerah. Pembagian sepeda tersebut disorot terkait pelaksanaan Pilpres 2019. Presiden dinilai lebih baik menghindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kontroversi di tengah publik.
"Sebaiknya Presiden menghindari aktivitas yang sifatnya tidak berkaitan kebijakan yang cenderung menjadi kontroversi," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Gedung KPU, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Titi mengatakan, tupoksi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sudah jelas. Sehingga aktivitas yang dapat menimbulkan spekulasi, khususnya menjelang Pemilu Presiden, sebaiknya dihindari.
"Saya tidak tahu apakah sepeda itu dari dana pribadi atau dana negara, atau apakah terprogram dalam aktivitas resmi Presiden atau tidak. Jika tidak, aktivitas yang dapat memicu kontroversi dan spekulasi sebaiknya dihindari, apalagi kalau nanti calon hanya dua, fragmentasi politik sangat tinggi, sangat kuat," ujarnya.
Titi mengatakan kampanye yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak hanya soal penyampaian visi-misi program tapi juga mengenai citra diri. Sehingga jika ada pihak-pihak berspekulasi bahwa aktivitas populis Presiden selaku petahana sebagai bagian dari membangun citra diri, maka hal ini akan menjadi tidak konstruktif.
"Mestinya aktivitas Presiden diarahkan pada pendidikan politik yang memicu diskursus pada visi-misi program, bukan malah diskursus terhadap hal-hal yang malah menjauhkan pemilih dari membahas visi-misi program pasangan calon," jelas dia.