JAKARTA, iNews.id - Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan pihaknya tengah menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk mencegah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Kemenag juga akan meminta masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan ini.
"Kami sudah mulai susun regulasinya. Kami jaring saran dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari ormas keagamaan,” kata Ali saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Penyusunan PMA juga katanya akan menyesuaikan dengan dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR. PMA akan disusun dengan hati-hati, memperhatikan keberagaman dan kekhasan yang ada di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.
“Semua pihak, baik personal maupun institusi, sudah saatnya sinergi untuk bersama-sama menegakkan nilai-nilai keadilan dengan mendasarkan pada pemahaman keagamaan yang moderat dan sesuai hukum-hukum nasional dan internasional terkait sexual violence,” ujar Ali.
Dalam beberapa tahun terakhir, Ali mencatat setidaknya ada 12 belas laporan yang muncul terkait kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan. Yaitu di Bandung, Tasikmalaya, Kuningan, Cilacap, Kulonprogo, Bantul, Pinrang, Ogan Ilir, Lhokseumawe, Mojokerto, Jombang, dan Trenggalek. Beberapa kasus di antaranya masih berproses di pengadilan.
“Persoalan hukum di lingkungan pendidikan keagamaan yang muncul ke publik menunjukkan adanya kesadaran bersama tentang pentingnya kerja sama semua pihak untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, terutama bagi korban kekerasan seksual,”ujar dia.