JAKARTA, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini belum menerbitkan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi Front Pembela Islam (FPI). Alasannya, organisasi kemasyarakatan itu belum melengkapi sejumlah persyaratan untuk memperpanjang surat tersebut.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Soedarmo mengatakan, FPI sebenarnya tetap bisa menjalankan kegiatan keormasan mereka meski tanpa SKT dari pemerintah. Akan tetapi, ada perbedaan perlakuan kepada ormas yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar.
“Kalau itu ormas yang memiliki atau mempunyai badan hukum entah itu dari menkumham atau Kemendagri, atau dari kementerian luar negeri, maka itu risiko dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada ormas yang bersangkutan,” kata Soedarmo di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
“Jika ormas tidak terdaftar maka mereka tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Itu bedanya,” ujarnya.
Soedarmo menuturkan, FPI bisa terus berjalan dan melakukan kegiatan namun tak bisa mendapatkan kerja sama dalam bentuk apa pun dengan pemerintah. “Tidak, tidak mungkin (dapat bantuan dan bekerja sama dengan pemerintah). Tapi mereka bisa melakukan kegiatan,” ucapnya.
Kendati demikian, dia menuturkan bahwa selama ini FPI di daerah-daerah ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti bantuan sosial maupun kerja sama lainnya. Itu bisa mereka dapatkan setelah mengurus perpanjangan SKT kepada pemerintah daerah (pemda) setempat.
“Ada, ada di beberapa daerah. Cuma enggak banyak kalau dengan FPI ya. Kalau ormas yang lain banyak, tergantung dari kemampuan pemda penganggarannya,” kata dia.