Pihaknya juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), yang disebut Noudy sebagai langkah besar dalam membangun ekosistem data pemerintahan yang terpadu. Melalui SDPDN, Kemendagri ingin memastikan data dari setiap unit dapat saling terhubung dan mendukung proses penyusunan kebijakan secara lebih efektif.
“Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," katanya.
Pewakilan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Alwin Ferry, menekankan, standar data adalah fondasi utama interoperabilitas antar-unit di Kemendagri. Dia menilai penerapan standar yang sama akan mempercepat proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data.
"Penting juga bagi kita untuk memastikan sumber data yang dipakai benar-benar jelas, kita ketahui dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," katanya.