Dudy meminta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di NTT dan wilayah sekitarnya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BMKG, Basarnas, TNI/Polri, pemerintah daerah, serta operator transportasi.
Koordinasi dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi sarana dan prasarana transportasi sekaligus memastikan keselamatan masyarakat yang menggunakan layanan transportasi di wilayah terdampak.
"Meskipun peringatan dini tsunami telah dicabut, saya minta seluruh pihak untuk tetap mengutamakan aspek keselamatan dalam bermobilitas, khususnya di wilayah terdampak," ujar Dudy.
Kemenhub juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun arahan petugas di lapangan. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Kemenhub memastikan pemantauan terhadap fasilitas transportasi terdampak akan terus dilakukan. Pemerintah juga akan menyampaikan informasi secara berkala terkait perkembangan kondisi sarana dan prasarana transportasi di wilayah NTT dan sekitarnya.
Dudy menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan transportasi dapat kembali berjalan secara optimal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat.