Program ini mengandalkan sumber pendanaan dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan merupakan bagian dari Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2018.
Suahasil menegaskan, setelah jumlah kerugian selesai dihitung, pemerintah akan segera mengajukan klaim ke perusahaan asuransi.
“Ini adalah bentuk dari kerja sama yang saya ingin, memang ya namanya asuransi meng-cover risiko. Kalau risikonya terjadi dan dianggap bahwa itu adalah dalam coverage risiko, maka menjadi perlindungan terhadap risiko tersebut,” kata dia.
Suahasil mengungkapkan, industri asuransi masih memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam program asuransi BMN.
Meskipun nilai pertanggungan asuransi BMN saat ini sudah mencapai Rp61 triliun (dengan premi sebesar Rp100 miliar), nilai aset negara yang berpotensi diasuransikan mencapai Rp250 triliun.
Pada tahun 2019, nilai asuransi BMN baru mencapai Rp10,73 triliun, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tahun 2025.
“Industri asuransi siap-siap, bukan hanya menerima premi, tetapi juga siap-siap membangun, membuat produk, membangun tata kelola,” tuturnya.