JAKARTA, iNews.id - Pemerintah meminta masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Meski kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh undang-undang (UU), masyarakat tetap dituntut tidak menyebarkan hoaks.
Direktur Jenderal IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo menuturkan, saat ini, seluruh lapisan masyarakat dihadapkan pada realitas virtual yang lebih dominan sehingga menjadi penyebab banyak konflik di masyarakat. Realitas di era digital menjadikan ruang privat dan ruang publik semakin kabur.
"Dalam era digital saat ini kita masuk ke era post truth. Kebenaran, fakta dan bukti menjadi tidak terlalu penting. Tetapi yang penting justru narasi, cerita, pikiran yang dikembangkan berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran dan keyakinan," kata dia dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020).
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutia Hafid mengatakan, tingginya aktivitas masyarakat yang berselancar di medsos mengakibatkan meningkatnya penyebaran hoaks. Kemudian, lanjut dia, keadaan tersebut semakin diperparah dengan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.
"Kritik kepada pemerintah itu adalah hal yang demokratis, tapi ketika jadi ujaran kebencian itu yang harus diwaspadai. Di sinilah tantangan kebebasan berpendapat di era digital," tuturnya.