Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menyampaikan, bahwa saat ini terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dari jumlah tersebut, lima kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran, sementara 20 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PKP, masih berproses di Kementerian Keuangan.
“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Tito menitiberatkan soal terdapat dua jenis hunian yang disiapkan dalam penanganan pascabencana, yakni hunian sementara dan hunian tetap. Hingga saat ini, pembangunan hunian sementara telah memasuki tahap akhir dengan sisa pekerjaan sekitar 3,09 persen.
“Hunian tetap yang dibangun secara komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sementara pembangunan hunian di atas lahan milik masyarakat atau skema in-situ dilaksanakan oleh BNPB,” kata Tito.