JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang pelayanan kesehatan publik. Dalam nota kesepahaman dengan Kemenkes, Kemhan bakal mengawal pembangunan 14 rumah sakit (RS) di daerah rawan konflik.
"Kami memperkuat Menteri Kesehatan yang membangun rumah sakit yang berada di daerah Rawan. Sebagai contoh, di Papua Pengunungan. Nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan juga atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan," ucap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, Selasa (22/7/2025).
Sjafrie menambahkan, jajarannya akan dikerahkan agar pembangunan rumah sakit tersebut bisa berjalan dengan lancar.
"Ini ditujukan agar supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya," ucapnya.
Sementara itu terkait kolaborasi dengan BPOM, Kemhan ingin memastikan agar produk obat yang diproduksi bisa terjangkau bagi masyarakat dengan harga murah. Kemhan menyadari bahwa pihaknya membutuhkan terobosan baru karena mahalnya obat-obatan di pasaran.
"Bagaimana diketahui harga obat mahal, sehingga kita memberi obat-obatan atas regulasi dari Badan POM yang dipimpin oleh Pak Taruna Ikrar dengan harga yang murah dan sekarang kita pikirkan bagaimana caranya harga murah itu turun lagi menjadi obat-obatan gratis yang diperlukan oleh rakyat," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan Kemenkes membangun rumah sakit tipe C di 66 Kabupaten/Kota yang tertinggal. Namun, ada 12-14 rumah sakit yang membutuhkan pengawalan tertentu agar pembangunan bisa berjalan lancar.
"Ini tahun depan akan ada sekitar 12-14 rumah sakit yang harus dibangun tetapi di daerah merah, ada daerah hitam kalau istilahnya di Papua. Itu yang harus kita jadi agak masalah bagaimana cara bangunnya supaya benar-benar bisa lancar, tidak diganggu keamanannya," kata Budi.