Meski dugaan tersebut sudah ditemukan dalam proses penyelidikan, KPK belum membeberkan konstruksi perkara secara lengkap. Penyidik masih mendalami bentuk dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang.
KPK juga masih mengkaji apakah dugaan penerimaan tersebut masuk dalam kategori gratifikasi atau pemerasan. Penjelasan mengenai konstruksi perkara dan dugaan tindak pidana yang menjerat para pihak akan disampaikan setelah proses ekspose dilakukan.
"Apakah itu kemudian terkait dengan suap ijon ataupun pemerasan yang dilakukan oleh Bupati kepada para pihak swasta, nanti semuanya akan dipaparkan ya dalam ekspose," tandas Budi.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Anom bersama 20 orang lainnya. Operasi senyap itu berlangsung di tiga lokasi, yakni Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo.
Dari total 21 orang yang diamankan, sebanyak 12 orang akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga Rabu (29/7/2026), KPK belum menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam rangkaian OTT tersebut.
KPK masih memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan dan mendalami dugaan perkara sebelum menentukan status hukum para pihak. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi lembaga antirasuah untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.