"Nah, itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya," imbuhnya.
Menurut Syahganda, dokumen penyetaraan pendidikan Gibran telah menghadapi putusan hukum di tingkat MK dan MA. Karena itu, dia menilai tidak ada lagi ruang untuk menguji kembali materi maupun menimbulkan konsekuensi hukum baru melalui PTUN.
Dia menambahkan, pemerintah tetap menjaga fokus kerja kabinet di tengah polemik tersebut. Penyelesaian persoalan hukum, kata dia, harus mengikuti jalur konstitusional tanpa mengganggu pelaksanaan program pemerintah.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra juga menilai upaya hukum lanjutan terkait polemik dokumen pendidikan Gibran tidak lagi memiliki dasar yuridis yang kuat.
Yusril menyoroti pertimbangan hukum dalam putusan MA yang menyebut adanya pelanggaran serius dan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi.
"Putusan MA perlu dibaca dengan cermat, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tapi juga bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi," ujar Yusril.