Sebelumnya, Yusril menilai tidak ada gunanya Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN. Sebab, perkara terkait persoalan tersebut telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final. Menurutnya, tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.
"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menegaskan, Gibran juga tidak bisa mengajukan upaya hukum karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
"Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.