JAKARTA, iNews.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di sejumlah wilayah Indonesia dan terbesar di di Provinsi Riau hingga lebih dari 40.000 hektare (ha). Meskipun begitu, laporan dari petugas di lapangan menyebutkan pejabat daerah kurang peduli dengan wilayahnya yang terdampak karhutla.
“Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah. Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam konferensi pers penanganan karhutla di Gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9/2019).
Laporan tersebut berasal dari unsur komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah karhutla. Bahkan, saat ada undangan rapat, pejabat daerah tidak pernah hadir. “Padahal penyebab kebakaran hutan 99 persen karena ulah manusia. Sebanyak 80 persen dari seluruh hutan dan lahan yang terbakar di kemudian hari akan berubah menjadi ladang perkebunan,” ujar Doni.
Doni mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menghubunginya langsung dan meminta agar pemerintah daerah juga harus ditugaskan melakukan pencegahan dan pengendalian karhutla. Karena itu, dia meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-wali kota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.
“Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli,” kata Doni.