Menurut Achsanul Qosasi yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), didatangkannya lembaga pemerintah itu (BPIP) sebagai mandat Presiden untuk menguatkan Pancasila.
"Berdasarkan undang-undang atas nama rakyat Indonesia, Presiden memberikan mandat dengan menunjuk Pak Hasto untuk memimpin LPSK, begitu juga dengan mandat yang diberikan kepada Pak Yudian untuk memimpin BPIP. Tugas seorang Kepala BPIP adalah melaksanakan sosialisasi ke seluruh penjuru negara untuk menanamkan rasa cinta tanah air yang didasari oleh rakyat secara berkelanjutan dengan ideologi Pancasila," ujarnya.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi mendeskripsikan lebih lanjut mengenai keberagaman yang ada di Sumenep itu sendiri.
"Sumenep bisa dikatakan sudah mulai sangat kondusif sejak tahun 1700-an. Dengan banyaknya suku, bangsa, agama, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahkan Masjid dan Gereja didirikan berdampingan agar bisa menunjukkan kepada Indonesia dan dunia, mengenai kebebasan beragama," tutur Bupati.
Rektor Uniba Prof Dr Rachmad Hidayat juga mengungkapkan, kampus dengan tagline "Tera'Tak Adhemar" ini merasa bangga karena mampu melakukan kerja sama dengan BPIP dan LPSK.
"Hanya di Uniba, bisa berkesempatan didatangi beberapa pembicara spesial dari Jakarta, disaksikan secara langsung oleh ribuan mahasiswa Uniba, baik yang berada di dalam ruangan maupun mahasiswa baru yang berada di GOR Uniba," ucap Rachmad Hidayat.
Dalam acara tersebut juga, BPIP bersama Uniba dan Pemkab Sumenep melakukan penandatanganan kerja sama untuk Pembinaan Ideologi Pencasila secara berkelanjutan. Di samping itu, Kepala dan Wakil Kepala BPIP ikut serta dalam membuka Fakultas Hukum Uniba dan menyapa mahasiswa baru Uniba.
Pada kesempatan tersebut, turut didampingi oleh Wakil Kepala BPIP Karjono, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, serta Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Forum Komunikasi Pimpiman Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumenep.